Advokat Tindak Pidana Persetubuhan dan Pelecehan Seksual
Pendampingan Hukum Kasus Persetubuhan dan Pelecehan Seksual
Kami merupakan Advokat yang menangani Tindak Pidana Persetubuhan dan Pelecehan Seksual dengan memberikan pendampingan hukum bagi korban maupun pihak yang sedang berhadapan dengan laporan hukum. Layanan meliputi analisis kronologi kejadian, pengumpulan alat bukti, pendampingan visum dan pemeriksaan, hingga strategi hukum dalam proses penyidikan dan persidangan.Tindak pidana persetubuhan dan pelecehan seksual merupakan kejahatan serius yang menyangkut tubuh, martabat, dan psikologis korban. Dalam hukum, unsur persetujuan, usia korban, serta relasi kuasa menjadi faktor penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.Advokat Tindak Pidana Persetubuhan dan Pelecehan Seksual hadir untuk memberikan pendampingan yang hati-hati, menjaga kerahasiaan, serta memastikan setiap proses hukum berjalan sesuai aturan dengan tetap mengutamakan perlindungan korban maupun hak hukum pihak terkait.
Konsultasi Gratis
LAYANAN KAMI
Layanan Terbaik Kami
Gugatan Perceraian
- KTP Penggugat dan Tergugat
- Kartu Keluarga
- Alamat domisili terbaru para pihak
- Minimal 2 (dua) orang saksi
- Buku Nikah (perkawinan Muslim)
- Akta Perkawinan (perkawinan non-Muslim)
- Bukti pendukung alasan perceraian
- Penyusunan surat gugatan atau permohonan
Gugatan Perceraian & Hak Asuh Anak
- KTP Penggugat dan Tergugat
- Kartu Keluarga
- Alamat terbaru para pihak
- Minimal 2 (dua) orang saksi
- Buku Nikah atau Akta Perkawinan
- Akta Kelahiran Anak
- Bukti pendukung alasan perceraian
- Analisis kepentingan terbaik bagi anak
- Penyusunan surat gugatan
Gugatan Harta Bersama atau Gono Gini
- KTP Penggugat dan Tergugat
- Kartu Keluarga
- Putusan dan Akta Perceraian
- Minimal 2 (dua) orang saksi
- Dokumen kepemilikan harta bersama
- Bukti pembelian atau pembayaran aset
- Data lokasi dan status hukum harta
- Analisis pembagian harta bersama
- Penyusunan surat gugatan gono gini
Permohonan Penggantian Nama
- KTP Pemohon
- Kartu Keluarga
- Akta Kelahiran
- Dokumen pendukung (ijazah atau dokumen lain)
- Alasan hukum perubahan nama
- Surat keterangan dari Kelurahan
- Minimal 2 (dua) orang saksi
- Penyusunan surat permohonan
Permohonan Isbat Nikah (Muslim)
- KTP para pihak
- Kartu Keluarga
- Minimal 2 (dua) orang saksi
- Alamat domisili tetap
- Surat keterangan menikah dari Kelurahan
- Surat keterangan dari KUA
- Bukti telah terjadinya perkawinan
- Penyusunan surat permohonan
Permohonan Pengesahan Perkawinan (Non-Muslim)
- KTP para pihak
- Kartu Keluarga
- Minimal 2 (dua) orang saksi
- Surat keterangan dari pemuka agama
- Surat keterangan menikah dari Kelurahan
- Bukti perkawinan yang belum tercatat
- Penyusunan surat permohonan
Permohonan Adopsi Anak
- KTP dan identitas para pihak
- Kartu Keluarga
- Buku Nikah atau Akta Perkawinan
- Alamat domisili tetap
- SKCK
- Surat Keterangan Penghasilan
- Rekomendasi dari Dinas Sosial
- Akta Kelahiran calon anak angkat
- Penyusunan surat permohonan
Perzinahan / Overspel
- KTP dan Kartu Keluarga para pihak
- Buku Nikah atau Akta Perkawinan
- Kronologis kejadian perkara
- Identitas lengkap terlapor
- Bukti hubungan terlarang
- Saksi-saksi
- Laporan Kepolisian
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- KTP dan Kartu Keluarga
- Buku Nikah atau Akta Perkawinan
- Kronologis kejadian
- Identitas terlapor
- Visum et Repertum
- Saksi-saksi
- Laporan Kepolisian
Penelantaran Anak
- KTP para pihak
- Kartu Keluarga
- Akta Kelahiran Anak
- Bukti penelantaran anak
- Identitas terlapor
- Saksi-saksi
- Laporan Kepolisian
Poligami Tanpa Izin Istri
- Identitas para pihak
- Kartu Keluarga
- Buku Nikah
- Bukti pernikahan tanpa izin istri
- Alamat domisili para pihak
- Laporan Kepolisian
- Saksi-saksi
Gugatan Sengketa Hibah / Wakaf
- KTP para pihak
- Akta Hibah atau Wakaf
- Kronologis sengketa
- Dokumen pendukung sengketa
- Alamat objek hibah atau wakaf
- Saksi-saksi
- Penyusunan surat gugatan
Gugatan Wanprestasi / Perbuatan Melawan Hukum
- KTP Penggugat dan Tergugat
- Dokumen objek sengketa
- Draf perjanjian atau kesepakatan
- Kronologis perkara
- Saksi-saksi
- Penyusunan surat gugatan
Gugatan Perdata Syariah / Sengketa Ekonomi Syariah
- Identitas para pihak
- Bukti akad atau perjanjian syariah
- Kronologis sengketa
- Alamat domisili para pihak
- Saksi-saksi
- Penyusunan surat gugatan
Perjanjian Perkawinan
- KTP para pihak
- Kartu Keluarga
- Buku Nikah atau Akta Perkawinan
- Draf perjanjian perkawinan
- Minimal 2 (dua) orang saksi
- Penyusunan surat permohonan
skema cicilan 3-4 kali
Gugatan / Permohonan Waris
- KTP para ahli waris
- Akta Kelahiran ahli waris
- KTP dan Surat Kematian Pewaris
- Buku Nikah atau Akta Perkawinan Pewaris
- Dokumen kepemilikan harta waris
- Surat Keterangan Ahli Waris
- Saksi-saksi
- Penyusunan surat gugatan atau permohonan
Pendampingan Hukum Sensitif untuk Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual
Kasus persetubuhan dan pelecehan seksual membutuhkan penanganan yang sangat hati-hati karena menyangkut trauma, privasi, dan reputasi para pihak. Kami membantu proses pelaporan, pendampingan pemeriksaan, serta penyusunan strategi hukum yang tepat agar korban mendapatkan perlindungan maksimal, sementara proses hukum tetap berjalan secara adil dan sesuai aturan.
Memahami Tindak Pidana Persetubuhan dan Pelecehan Seksual Secara Hukum
Kasus persetubuhan dan pelecehan seksual tidak hanya dinilai dari tindakan fisik, tetapi juga dari unsur persetujuan, relasi kuasa, usia korban, serta kondisi psikologis yang menyertainya. Dalam praktik hukum, pembuktian sering kali membutuhkan pendekatan yang sangat detail karena menyangkut peristiwa yang terjadi dalam ruang privat dan rentan terhadap tekanan psikologis.
Unsur Persetujuan Menjadi Kunci Utama
Hukum menilai apakah terdapat persetujuan yang sah atau justru terjadi pemaksaan dalam setiap tindakan yang dilaporkan.
Relasi Kuasa Bisa Memperberat Perkara
Hubungan seperti atasan-bawahan atau guru-murid dapat menjadi faktor yang memperkuat unsur tindak pidana.
Pendekatan Pembuktian Bersifat Sensitif
Proses hukum sering melibatkan visum, saksi tidak langsung, dan bukti digital untuk memastikan kebenaran peristiwa secara objektif.
Tim Pengacara
Rahmat Ramdani
Zekha Nanda
R. R. Krisna B. R.
Dede
S. Juariatunnuriah
Rahmat Hidayat
Rahmat Ramdani
Zekha Nanda
R. R. Krisna B. R.
Dede
S. Juariatunnuriah
Rahmat Hidayat
Partnership
